newsnkri.com —PALI , Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang kembali mengumumkan penutupan jalan umum bagi angkutan batu bara mulai 1 Januari 2026 disambut dingin oleh Koordinator Himpunan Aktivis Pemuda Mahasiswa Transformatif (HANTAM) Kabupaten Pali, Syafri.
Pasalnya, kebijakan serupa bukan kali pertama diumumkan, namun kerap berakhir tanpa eksekusi nyata.
“Setiap akhir tahun rakyat selalu disuguhi janji manis. Aturan diumumkan, berita ramai, tapi di lapangan truk batu bara tetap lewat dengan arogan. Jalan rusak, debu menelan rumah warga, kecelakaan terus terjadi. Ini bukan kebijakan, ini drama tahunan,” sindir Syafri, Selasa (31/12/2025).
Menurutnya, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sudah terlalu lama dijadikan korban lintasan industri tambang, sementara pemerintah daerah hanya berperan sebagai penonton setia.
“Jalan umum itu milik rakyat, bukan jalur hauling gratis perusahaan. Tapi faktanya, truk batu bara selama ini lebih berkuasa dari aturan. Seolah-olah hukum hanya berlaku untuk masyarakat kecil, bukan untuk korporasi,” tegasnya.
Syafri menilai, jika larangan ini kembali gagal diterapkan, maka yang patut dipertanyakan bukan lagi kepatuhan perusahaan, melainkan keberanian pemerintah.
“Kalau besok masih ada truk batu bara melintas di jalan umum, itu artinya negara kalah oleh bak truk. Gubernur, bupati, hingga OPD terkait jangan pura-pura kaget. Ini bukti lemahnya pengawasan dan keberpihakan,” ujarnya tajam.
Ia juga menyentil kondisi jalan di PALI yang rusak parah akibat beban angkutan batu bara, sementara anggaran daerah terus terkuras untuk perbaikan yang tidak pernah tuntas.
“Perusahaan untung miliaran, rakyat dapat debu dan kubangan. APBD habis buat tambal jalan, tapi pelaku perusaknya dibiarkan melaju. Kalau ini bukan pembiaran, lalu apa?” sindirnya.
HANTAM PALI menegaskan akan mengawasi langsung pelaksanaan kebijakan tersebut dan siap membuka data serta fakta jika ditemukan pelanggaran di lapangan.
“Kami ingatkan, jangan jadikan rakyat PALI tumbal kepentingan tambang. Jika aturan ini hanya jadi tulisan di atas kertas, maka jangan salahkan publik jika menilai pemerintah lebih takut pada pengusaha daripada melindungi rakyatnya sendiri,” pungkas Syafri.
